Diskusi Buku“Dilema PKS: Suara dan Syariah”Narasumber:
Ulil Abshar-Abdalla dan Burhanuddin Muhtadi
Moderator:
Saidiman Ahmad (Manajer JIL)
Teater Utan Kayu, Jakarta Timur
31 Mei 2012, Pukul 19.00 – 21.00 WIB
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, 26-30 Maret 2012 mengusung tema “Bekerja dalam Kebhinekaan untuk Kejayaan Bangsa.” Tema kebhinekaan ini tidak mengejutkan. Pada 2008, PKS malah menyelenggarakan Mukernas di Bali dengan menampilkan logo hitam kuning mereka bersinar dari balik pura. Pada Pemilu 2004, partai ini menanggalkan slogan Islamisme dan menggantinya dengan “bersih dan peduli.” Terjadi pergeseran orientasi?
Olivier Roy, Asef Bayat, dan beberapa pengamat lain menyebut gejala ini sebagai pasca-Islamisme, di mana demokrasi mulai diterima. Gejala itu terjadi pada Partai Kebebasan dan Keadilan di Mesir, Partai an-Nahdla di Tunisia dan PJD (Parti de la Justice et du Développement) di Maroko. Juga terjadi pada AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) di Turki.
Mereka yang berkukuh pada pandangan bahwa Islamisme dan demokrasi adalah dua entitas berbeda yang tidak bisa disatukan akan menyatakan bahwa penerimaan gerakan Islamis terhadap demokrasi tidak lain hanyalah kamuflase. Demokrasi bagi kelompok Islamis hanyalah instrumen untuk mencapai cita-cita tertinggi, yakni pendirian negara Islam.
Tetapi sebetulnya persis pada argumen instrumentalisme itulah terletak potensi demokratis dari kelompok Islamis. Demikianlah yang terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang bertumbuh dari gerakan Islamis ini bermetamorfosis menjadi partai politik dan sepenuhnya terlibat dalam proses demokratisasi pasca-otoritarianisme Orde Baru. Mereka menjadi bagian dari demokrasi Indonesia tanpa harus menanggalkan sepenuhnya agenda-agenda politik Islam. Al-harakah hiya al-hizb, wa al-hizb huwa al-harakah, kenapa tidak?
Olivier Roy, Asef Bayat, dan beberapa pengamat lain menyebut gejala ini sebagai pasca-Islamisme, di mana demokrasi mulai diterima. Gejala itu terjadi pada Partai Kebebasan dan Keadilan di Mesir, Partai an-Nahdla di Tunisia dan PJD (Parti de la Justice et du Développement) di Maroko. Juga terjadi pada AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) di Turki.
Mereka yang berkukuh pada pandangan bahwa Islamisme dan demokrasi adalah dua entitas berbeda yang tidak bisa disatukan akan menyatakan bahwa penerimaan gerakan Islamis terhadap demokrasi tidak lain hanyalah kamuflase. Demokrasi bagi kelompok Islamis hanyalah instrumen untuk mencapai cita-cita tertinggi, yakni pendirian negara Islam.
Tetapi sebetulnya persis pada argumen instrumentalisme itulah terletak potensi demokratis dari kelompok Islamis. Demikianlah yang terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang bertumbuh dari gerakan Islamis ini bermetamorfosis menjadi partai politik dan sepenuhnya terlibat dalam proses demokratisasi pasca-otoritarianisme Orde Baru. Mereka menjadi bagian dari demokrasi Indonesia tanpa harus menanggalkan sepenuhnya agenda-agenda politik Islam. Al-harakah hiya al-hizb, wa al-hizb huwa al-harakah, kenapa tidak?
Diskusi JIL kali ini akan mengulas buku “Dilema PKS: Suara dan Syariah.” Dengan menggunakan teori-teori gerakan sosial, buku ini menelusuri perkembangan gerakan tarbiyah merespon perubahan sistem politik, mobilisasi sumber daya, framing isu, dan pola-pola rekrutmen. Pada level gerakan, kelompok tarbiyah (PKS) membangun isu jauh tentang serangan musuh terhadap Islam. Tetapi pada level politik praktis, mereka bergerak jauh lebih rasional dan kompromis seperti partai politik demokratis pada umumnya.
*http://islamlib.com/id/artikel/diskusi-buku-dilema-pks-suara-dan-syariah
___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
0 comments:
Post a Comment