PelitaOnline - MERESPON keputusan resmi Polda Metro Jaya yang melarang dilaksanakannya konser Lady Gaga di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta beberapa pihak menghormati keputusan tersebut. Karena pelarangan tersebut memang wewenang Kepolisian RI.
"Saya apresiasi positif, toh bukan Indonesia saja yang menolak. Atas keputusan yang telah diambil oleh kepolisian kita semua harus menghormati, karena ini memang tugas dan kewenangan mereka," ujar anggota komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi, Minggu (27/5).
Negara-negara yang menolak konser Lady Gaga di antaranya Cina, Filipina, Korea Selatan, Lebanon dan Singapura.
"Semoga diskursus soal perizinan ini segera dapat diakhiri, karena tidak membawa kebaikan untuk bangsa ini, ini terlalu menguras energi bangsa ini. Masih banyak persoalan bangsa yang lebih besar dan harus segera diselesaikan," jelasnya.
Selain itu, Aboe juga meminta promotor dapat menyelesaikan persoalan tiket yang telah dibeli calon penonton. Konsumen harus mendapatkan pengembalian tiket sebagai hak mereka.
"Ya, itu sebuah risiko bisnis ketika mereka menjual tiket konser yang belum beres perijinannya. Saya berharap ke depan kejadian seperti ini tidak terulang. Penyelenggara bebas menjual tiket padahal belum mengantongi izin, pasti konsumen yang akan dirugikan," katanya.
Lebih jauh Aboe juga mengingtkan kepada pemerintah agar pembatalan konser tersebut tidak berpengaruh terhadap iklim investasi Indoensia,
"Jangan sampai alasan keamanan jadi kambing hitam. Saya khawatir nantinya dianggap seolah Jakarta ini tidak aman, kan enggak bagus buat iklim investasi di Indonesia," tandasnya.
"Saya apresiasi positif, toh bukan Indonesia saja yang menolak. Atas keputusan yang telah diambil oleh kepolisian kita semua harus menghormati, karena ini memang tugas dan kewenangan mereka," ujar anggota komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi, Minggu (27/5).
Negara-negara yang menolak konser Lady Gaga di antaranya Cina, Filipina, Korea Selatan, Lebanon dan Singapura.
"Semoga diskursus soal perizinan ini segera dapat diakhiri, karena tidak membawa kebaikan untuk bangsa ini, ini terlalu menguras energi bangsa ini. Masih banyak persoalan bangsa yang lebih besar dan harus segera diselesaikan," jelasnya.
Selain itu, Aboe juga meminta promotor dapat menyelesaikan persoalan tiket yang telah dibeli calon penonton. Konsumen harus mendapatkan pengembalian tiket sebagai hak mereka.
"Ya, itu sebuah risiko bisnis ketika mereka menjual tiket konser yang belum beres perijinannya. Saya berharap ke depan kejadian seperti ini tidak terulang. Penyelenggara bebas menjual tiket padahal belum mengantongi izin, pasti konsumen yang akan dirugikan," katanya.
Lebih jauh Aboe juga mengingtkan kepada pemerintah agar pembatalan konser tersebut tidak berpengaruh terhadap iklim investasi Indoensia,
"Jangan sampai alasan keamanan jadi kambing hitam. Saya khawatir nantinya dianggap seolah Jakarta ini tidak aman, kan enggak bagus buat iklim investasi di Indonesia," tandasnya.
___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
0 comments:
Post a Comment