Oleh Selvi Diana Meilinda*
@Malikahilmi
Pascasarjana Manajemen & Kebijakan Publik Fisipol UGMSebagai partai politik, tentu lucu jika PKS memilih diam saja, maukah suara kader–kader yang solid itu dipatok ayam begitu saja?
Kanal politik kompasiana diramaikan tulisan seputar Pilka DKI Jakarta, analisis-analisis cerdas dari para kompasianer sedikit banyak menginspirasi saya, tak salah jika saya menganggap kompasiana ini sebagai laboratorium. Nah, yang tengah jadi buah bibir di laboratorium ini adalah Foke, Jokowi serta political marketing dan mapping strategi politik diantara kedua kubu.
Banyak juga menganalisis arah suara king maker kemenangan, dalam hal ini adalah PKS yang pada penasaran mau berkotak-kotak atau berkumis. Terkait dengan arah politik PKS, ada suatu analisis yang saya cari tapi belum ketemu, mungkin saja ada kompasianer yang sepikiran dengan saya lalu menuliskannya tapi saya belum membacanya. Entah mungkin saya yang ketinggalan kereta.
Begini, saya tidak akan membahas plus minus jika dukung Foke atau Jokowi, maksud saya dengan modal 11 % suara solid, PKS memang punya 3 pilihan Foke, Jokowi atau diam saja (tak bersikap ke keduanya). Sebagai partai politik, tentu lucu jika PKS memilih diam saja, maukah suara kader–kader yang solid itu dipatok ayam begitu saja? saya tidak akui PKS sebagai partai politik jika memang memilih defensif dengan kekalahan tanpa manuver cantik. Saran saya untuk PKS, coretlah pilihan ini!
Jika tercoret, berarti tinggal 2 alternatif. Foke-Nara atau Jokowi-Ahok. Saya kira inilah dilema PKS. Jika Jokowi, mungkin saja suara PKS akan diberikan secara gratis tanpa deal-deal politik. Karena dengan tegas Ahok mengatakan tidak akan berkoalisi dengan kubu cagub yang kalah. Well, kalau sudah menutup diri berkoalisi, artinya tak ada ruang untuk PKS. Kecuali ya itu tadi, gratisan. Koalisi itu identik dengan bagi-bagi kekuasaan, kalau cuma mau dibagi tak mau membagi, mending PKS ketuk pintu tetangga deh! Itu sederhananya.
Sementara rumitnya, kalau dalam studi kebijakan, dilemanya PKS saat ini cocok dengan Model Teori Permainan. Dimana ia mengakomodasi kenyataan riil bahwa negara, pemerintah dan masyarakat tidak hidup dalam kevakuman, mereka rasional. Pemilih Jakarta itu rasional dan berada dalam kompetisi yang intensif sehingga memerlukan pendekatan yang sangat rasional juga. Tetapi kemudian, acap kali pendekatan apapun yang dinilai rasional bagi pemilih Jakarta tidak mampu menjawab pertanyaan yang muncul, yang sulit diterangkan dengan fakta-fakta, karena sebagian besar fakta tersebut tersembunyi erat. Misal, terkait pertanyaan-pertanyaan seputar politik uang atau terkait pertanyaan tentang haluan PKS yang dihubungkan dengan pribadi kandidat serta konspirasi di belakangnya, sekarang atau dikemudian hari (mengenai pertanyaan hal ini, saya kira kader PKS jauh lebih paham daripada saya).
Lalu apa implikasinya dari model ini terhadap arah suara PKS? Ringkasnya, ini adalah model konspiratif. Dari 2 alternatif tadi, menurut model ini, lebih baik PKS koalisi dengan Foke-Nara. Ketika keputusan ini diambil, tentu lingkungannya tidak pasif, jangankan lingkungan eksternal PKS (publik pada umumnya), kader PKS saja mungkin ada yang protes karena sudah lebih kepincut dengan citra kepemimpinan Jokowi daripada Foke.
Tapi tenang, manuver politiknya tidak hanya sebatas dukung Foke-Nara, outcomenya bukan menjadikan Foke sebagai gubernur sampai 5 tahun mendatang, namun yang pertama bagaimana berpolitik – merebut kekuasaan. Selanjutnya? Silakan PKS ‘bermain-main’ karena ada ‘lingkungan’ lain yang akan mengambil keputusan, ia adalah KPK. Bukankah sebentar lagi KPK akan memeriksa Foke terkait dugaan korupsi PRJ (Pekan Raya Jakarta) atau dugaan lain yang melibatkannya? Kalau terbukti, tidak sampai 5 tahun Foke selesai jadi gubernur seperti nasib Gubernur Bengkulu – Agusrin M. Najamuddin. Nah, inilah kontribusi paling optimal dari teori permainan dalam studi kebijakan, ketika mengambil keputusan, maka lingkungan tidak pasif, malah membuat keputusan lain yang bisa mengefektifkan keputusan yang diambil tersebut.
Begitulah sedikit analisa saya, maaf saya hanya mengilustrasikan dengan teori kebijakan publik yang ada, karena saya sama sekali tidak punya hak pilih dalam Pilka DKI Jakarta ini.
Banyak juga menganalisis arah suara king maker kemenangan, dalam hal ini adalah PKS yang pada penasaran mau berkotak-kotak atau berkumis. Terkait dengan arah politik PKS, ada suatu analisis yang saya cari tapi belum ketemu, mungkin saja ada kompasianer yang sepikiran dengan saya lalu menuliskannya tapi saya belum membacanya. Entah mungkin saya yang ketinggalan kereta.
Begini, saya tidak akan membahas plus minus jika dukung Foke atau Jokowi, maksud saya dengan modal 11 % suara solid, PKS memang punya 3 pilihan Foke, Jokowi atau diam saja (tak bersikap ke keduanya). Sebagai partai politik, tentu lucu jika PKS memilih diam saja, maukah suara kader–kader yang solid itu dipatok ayam begitu saja? saya tidak akui PKS sebagai partai politik jika memang memilih defensif dengan kekalahan tanpa manuver cantik. Saran saya untuk PKS, coretlah pilihan ini!
Jika tercoret, berarti tinggal 2 alternatif. Foke-Nara atau Jokowi-Ahok. Saya kira inilah dilema PKS. Jika Jokowi, mungkin saja suara PKS akan diberikan secara gratis tanpa deal-deal politik. Karena dengan tegas Ahok mengatakan tidak akan berkoalisi dengan kubu cagub yang kalah. Well, kalau sudah menutup diri berkoalisi, artinya tak ada ruang untuk PKS. Kecuali ya itu tadi, gratisan. Koalisi itu identik dengan bagi-bagi kekuasaan, kalau cuma mau dibagi tak mau membagi, mending PKS ketuk pintu tetangga deh! Itu sederhananya.
Sementara rumitnya, kalau dalam studi kebijakan, dilemanya PKS saat ini cocok dengan Model Teori Permainan. Dimana ia mengakomodasi kenyataan riil bahwa negara, pemerintah dan masyarakat tidak hidup dalam kevakuman, mereka rasional. Pemilih Jakarta itu rasional dan berada dalam kompetisi yang intensif sehingga memerlukan pendekatan yang sangat rasional juga. Tetapi kemudian, acap kali pendekatan apapun yang dinilai rasional bagi pemilih Jakarta tidak mampu menjawab pertanyaan yang muncul, yang sulit diterangkan dengan fakta-fakta, karena sebagian besar fakta tersebut tersembunyi erat. Misal, terkait pertanyaan-pertanyaan seputar politik uang atau terkait pertanyaan tentang haluan PKS yang dihubungkan dengan pribadi kandidat serta konspirasi di belakangnya, sekarang atau dikemudian hari (mengenai pertanyaan hal ini, saya kira kader PKS jauh lebih paham daripada saya).
Lalu apa implikasinya dari model ini terhadap arah suara PKS? Ringkasnya, ini adalah model konspiratif. Dari 2 alternatif tadi, menurut model ini, lebih baik PKS koalisi dengan Foke-Nara. Ketika keputusan ini diambil, tentu lingkungannya tidak pasif, jangankan lingkungan eksternal PKS (publik pada umumnya), kader PKS saja mungkin ada yang protes karena sudah lebih kepincut dengan citra kepemimpinan Jokowi daripada Foke.
Tapi tenang, manuver politiknya tidak hanya sebatas dukung Foke-Nara, outcomenya bukan menjadikan Foke sebagai gubernur sampai 5 tahun mendatang, namun yang pertama bagaimana berpolitik – merebut kekuasaan. Selanjutnya? Silakan PKS ‘bermain-main’ karena ada ‘lingkungan’ lain yang akan mengambil keputusan, ia adalah KPK. Bukankah sebentar lagi KPK akan memeriksa Foke terkait dugaan korupsi PRJ (Pekan Raya Jakarta) atau dugaan lain yang melibatkannya? Kalau terbukti, tidak sampai 5 tahun Foke selesai jadi gubernur seperti nasib Gubernur Bengkulu – Agusrin M. Najamuddin. Nah, inilah kontribusi paling optimal dari teori permainan dalam studi kebijakan, ketika mengambil keputusan, maka lingkungan tidak pasif, malah membuat keputusan lain yang bisa mengefektifkan keputusan yang diambil tersebut.
Begitulah sedikit analisa saya, maaf saya hanya mengilustrasikan dengan teori kebijakan publik yang ada, karena saya sama sekali tidak punya hak pilih dalam Pilka DKI Jakarta ini.
Salam damai!
*http://politik.kompasiana.com/2012/07/16/pks-pilih-foke-aja-deh/
___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
0 comments:
Post a Comment