Global Action on Rohingya, Fraksi PKS Harap Pemerintah RI Lebih Aktif Tekan Myanmar

Jakarta - Fraksi PKS DPRRI meminta pemerintah berperan aktif untuk menghentikan upaya pengusiran sistematis terhadap warga negara Myanmar dari etnik Rohingya. Hingga saat ini masyarakat dunia belum melihat niat baik pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik antar etnik disana, dan malah terkesan membiarkan terjadinya pengusiran terhadap warga dari etnik muslim Rohingya. Demikian mengemuka dalam pertemuan unsur-unsur lembaga politik, ormas dan pemerintah dalam hal ini Kementeriaan Luar Negeri (Kemlu) di Kantor Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (8/11).

Fraksi PKS yang sejak awal mengadvokasi masalah ini, hadir di pertemuan tersebut dipimpin Ketua FPKS Hidayat Nurwahid, yang juga sebelumnya memimpin misi diplomasi  ke Parlemen Myanmar untuk mengadvokasi kasus tersebut. Unsur ormas-ormas Islam hadir dan tampak menghadiri pertemuan tersebut, pengurus Walubi, Hima Budi dan beberapa bhiksu yang mewakili umat Budha di Indonesia. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRRI Mahfudz Shiddik turut mendukung Global Action on Rohingya ini dengan menyampaikan posisi parlemen Indonesia yang menginginkan aspek Hak Asasi Manusia bagi etnik Rohingya dapat ditegakkan.

DPR yang diwakili Komisi I dan Fraksi PKS serta ormas-ormas keagamaan yang hadir menyatakan keprihatinan atas berlanjutnya upaya pengusiran terhadap warga Myanmar dari etnik muslim Rohingya di negeri tersebut. "Kami mendukung aksi Global Action on Rohingya agar dunia, dan khususnya pemerintah Indonesia dapat aktif memperjuangkan HAM di tingkat regional," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat meski masih banyak masalah HAM di Indonesia, namun persoalan kemanusiaan di Myanmar cukup mengganggu stabilitas regional, khususnya di Asia Tenggara. Hidayat mengingatkan, pada tahun 2013 Myanmar akan mendapat giliran menjadi Pimpinan ASEAN, maka menurutnya perlu dipertimbangkan posisi tersebut bila masalah HAM di Myanmar masih jadi ganjalan.

Pihak Kemlu sendiri diwakili oleh Sekjen Kemlu Budi Bowoleksono, Kepala Badan (BPPK) Pitono Purnomo dan Direktur Ditjen Hubungan ASEAN I Gusti Agung Wesaka. Pemerintah RI, menurut Pitono, juga prihatin atas konflik yang masih terjadi di Myanmar dan telah berusaha melakukan upaya diplomasi, baik melalui Kedutaan Besan Indonesia di Yangon dan di forum-forum kerjasana internasional, seperti OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Forum pertemuan tersebut meminta Pemerintah RI melakukan diplomasi agar pemerintah Myanmar mau menyelesaikan status kewarganegaraan warga etnik Rohingya dengan memasukkan warga yang memang tinggal di wilayah yurisdiksi Myanmar tersebut sebagai warga negara resmi. Menurut Hidayat, parlemen Myanmar beberapa bulan lalu berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut, karena pada dasarnya etnis rohingya pernah diakui secara konstitusi pada tahun 1947 dan di hilangkan pada tahun 1982.

Pada akhir peremuan, Hidayat Nur Wahid menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif bagi upaya penyelesaian konflik yg terjadi di rohingya. "Kami di Indonesia dapat hidup berdampingan antaretnis dan agama, dan ini diharapkan menjadi contoh yang baik bagi penyelesaian konflik di Rohingya," ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini. Ia juga berharap Pemerintah RI lebih berani memanfaatkan posisi penting Indonesia di forum regional dan internasional untuk menekan pemerintah Myanmar menyelesaikan masalah ini secara adil dan memerhatikan Hak Asasi Manusia warga negaranya sendiri. [pks.or.id]

___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia