Ada Apa Dipo Alam Intervensi Urus Anggaran? | Wawancara Mahfudz Siddiq

"Kalau saya menduga, ada target khusus, di luar persoalan anggaran. Mungkin (Dipo Alam) mau bikin hiruk pikuk, karena orang-orang rame bicara soal Hambalang dan grasi narkoba." [Mahfudz Siddiq]

Apa Misi & Target Dipo Alam Urus Anggaran?

Langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang tampak di publik melaporkan tiga kementerian ke KPK. Dipo dinilai telah masuk dalam ranah yang bukan tupoksinya.

Dari dokumen yang dimiliki INILAH.COM, salah satu contoh peran Dipo Alam dalam urusan anggaran Kementerian Pertahanan tentang dana optimalisasi non pendidikan sebesar Rp 678 miliar. Sedikitnya dua surat rahasia yang dikirim Dipo ke Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan. Akibat surat itu, Kementerian Keuangan membintangi (meng-cancel) anggaran yang telah diteken bersama DPR dan pemerintah.

Bagaimana komentar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq? Berikut wawancara lengkapnya:

Apakah tepat langkah Dipo Alam berkorespondensi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan terkait anggaran?

Pertama, sampai sekarang Komisi I itu belum punya informasi yang dilaporkan Dipo Alam ke KPK siapa dan apa. Karena sebelumnya Dipo menyebut dia sebut Kemhan, tetapi Kemhan mengkonfirmasi ke Dipo, mereka mengatakan Kemhan tidak termasuk yang dilaporkan. Ini masih simpang siur.

Kedua, aneh pemerintah melaporkan pemerintah ke KPK. Kalau logika manajemen pemeirntahan yang saya pahami, kalau Dipo Alam sebagai Seskab mendapat laproan dari masyarakat dugaan terkait penyimpangan dalam kaitan anggaran di kementerian tinggal lapor ke Presiden. Presiden memanggil menterinya.

Ketika Dipo Alam menyampaikan ke publik melalui media, ketika ditantang publik untuk lapor ke KPK, seolah-olah pemerintah tidak ada pimpinan dan bawahan. Problem internal pemerintahan dikelola sebagai isu yang hiruk pikuk saja.

Ketiga, kalau kaitan dengan dana optimalisasi Kemhan 2012 memang saya dengar alasan Menkeu melakukan pembintangan karena ada surat dari Dipo Alam, itu yang oleh Banggar DPR juga sempat dipertanyakan, ini kok yang dilakukan Kemenkeu pembintangan oleh satu pihak, ini tidak sesuai dengan peraturan peru-UU-an, apalagi kalau dasarnya surat dari Menseskab.

Informasi yang saya dapat, ternyata bukan hanya Kemhan tapi beberapa kementerian lainnya yang programnya dibintangi. Tapi itu lagi-lagi urusan pemerintah.

Saya mendapat informasi bahwa Menhan sudah pernah klarifikasi hal itu ke Seskab, dan saya tidak mengerti apa yang terjadi persoalan itu tidak dianggap selesai dan akhirnya Seskab bicara ke media, bagi saya aneh saja, urusan pemerintah dibawa dan meminta publik bicara untuk soal internal pemerintahan.

Apakah lazim langkah yang dilakukan Seskab ini?

Itu hal lain yang patut dipertanyakan, ini kan bab anggaran, kalau bab anggaran kan ada stake holder punya kewenangan dan tangungjawab, tapi mereka tidak bersuara. Tapi ini yang bersuara Seskab. Orang bertanya, apa misinya?

Contohnya, kalau itu terkait dengan perencanaan penganggaran, itu ada Bappenas dan Kemenkeu, yang pasti punya tanggungajwab perencanaan, mereka tidak bunyi. Kalau terkait dengan anggaran dianggap ada kesalahan atau potensi kesalahan, kan ada BPKP ada auditor internal pemerintahan, BPKP tidak bunyi. Kalau terkait anggaran yang sudah direalisasikan, kan ada BPK, untuk post audit,. Tapi bisa saja dilakukan pre audit untuk audit kelayakan.

Nah institusi yang punya tangungjawab dan tupoksi tidak bicara, kok seorang Seskab bicara ke media, orang bertanya ini atas nama siapa? Atas dasar apa? dan punya target apa? Kalau saya menduga, ada target khusus, di luar persoalan anggaran. Mungkin mau bikin hiruk pikuk, karena orang-orang rame bicara soal Hambalang dan grasi narkoba. [inilah.com]

___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia