PKS Dukung KPK Usut Mafia Impor Pangan & Hortikultura

Jakarta (7/12) - Sangat ironi sekali ditengah produksi padi yang meningkat dan harga jauh diatas harga pokok penjualan serta beberapa bulan kedepan kita akan memasuki fase panen raya. Pemerintah dibawah koordinasi Menko Perekonomian melalui Kementerian Perdagangan dan Bulog malah berkolaborasi melakukan impor beras di akhir tahun 2012 ini sebanyak 720 ribu ton beras, yaitu 120 ribu ton dari India dan 600 ribu ton dari Vietnam untuk mencukupi stok akhir tahun. Angka itu adalah 72 per¬sen dari izin impor yang dibe-rikan Kemente¬rian Perda¬gangan seba¬nyak 1 juta ton.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, langkah Pemerintah melalui Menteri Keuangan yang memangkas anggaran pertanian pada APBN-P 2012 serta menolak Asuransi Petani dan Bank Pertanian, belum lagi anggaran untuk pertanian yang tidak lebih dari 4% atau sebesar Rp. 53,9 triliun dari total belanja APBN 2012 Rp. 1.435 triliun, terlihat jelas bahwa Pemerintah sangat tidak berpihak pada sektor pertanian. Sementara disisi lain habis-habisan memasukkan berbagai impor pangan dan hortikultura.

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS Hb. Nabiel Al-Musawa mengatakan adanya indikasi jaringan mafia yang bermain dalam tata kelola impor bahan pangan selama ini. Akibatnya, masyarakat dibanjiri dengan berbagai macam jenis produk-produk pangan impor.

Masyarakat sebenarnya tidak memerlukan impor beras. Karena, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) stok beras nasional sampai saat ini masih cukup aman, dengan perkiraan produksi padi meningkat 4,87% menjadi 68,96 juta ton gabah kering giling (GKG).

Jika impor itu tetap dilakukan maka ada kecurigaan permainan para mafia yang menguntungkan pihak-pihak tertentu namun justru merugikan masyarakat.

“Dalam hal ini KPK perlu proaktif mengamankan uang negara yang digunakan untuk impor pangan dan hortikultura, serta kami dukung untuk mengusut dan menyelidiki adanya invisible hand mafia impor beras, siapa sesungguhnya mereka yang bermain agar petani dan rakyat kecil tidak jadi korban mafia impor,” ujar politisi PKS itu melalui siaran persnya di Jakarta, Jumat (7/12).

Dirinya pun menambahkan, pemerintah harus melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menyiapkan dan memperkuat infrastruktur di bidang pertanian, serta membuat perencanaan dan realisasinya secara komprehensif dan konkret. Karena akan sulit mencapai target ketahanan pangan selama masih membuka kebijakan impor beras. “Capaian gabah setinggi apapun tidak akan pernah mencukupi jika mindset dan paradigma pemerintah me¬ngenai importasi dan kedaulatan pangan tidak berubah,” ujarnya.

___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia