Jakarta – Pembahasan Kurikulum masih terus dipertanyakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama terkait pelaksanan uji publik Kurikulum 2013 sekitar satu bulan lalu kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Saya menilai pelaksanaan uji publik ini kurang ideal, sehingga wajar saja jika ada pihak-pihak yang menganggap uji publik sekadar formalitas atau terkesan dipaksakan. Ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab, ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik, ada yang meragukan utilisasi masukan publik bila silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya,” kata Anggota Komisi X DPR Herlini Amran, Senin (14/01).
Lebih lanjut Legislator PKS ini mengatakan, ketika melaksanakan Reses bulan lalu dan melakukan serap aspirasi dari terkait perubahan kurikulum yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2013 ini justu banyak dari masyarakat dalam hal ini Guru, Pengurus Sekolah, orangtua murid siswa, wartawan dan lain, sebagainya yang justru mempertanyakan persiapan pemerintah terkait akan melakukan pergantian kurikulum ini.
Menurut Herlini, “Kebanyak justru tidak setuju terhadap pergantian kurikulum 2013 ini. Akan tetapi, saya sangat takjub dengan hasil survei/polling yang “angka-angkanya” begitu mendukung implementasi Kurikulum 2013 dari pemaparan Mendikbud. terus terang saya sukar mempercai validasinya. Karena tidak mengetahui prosesnya dan metode pelaksanaanya, karena masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi saja. Dan jika laporan hasilnya seperti ini sukar divalidasi, yah wajar diragukan masyarakat umum,” ujarnya.
Herlini juga mempertanyakan pihak mana saja yang terlibat, dan input-nya apa yang sudah diterima Kemendikbud. Herlini juga memandang sangat strategis menyerap gagasan atau masukan pihak Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan terkait secara tertulis. Karena akan lebih komprehensif dan berbobot hasilnya.
Oleh karena itu, Anggota DPR asal Wilayah Pemilihan Kepulauan Riau itu berharap Kemendikbud bisa memberikan penjelasan lebih detil kepada publik dan panja Kurikulum di Komisi X DPR, bagaimana teknis pelaksanaan uji publik yang dilakukan bulan lalu, sehingga menjamin masukan publik paralel/sekuensial dengan rumusan akhir Kurikulum 2013, “Jangan sampai semua masukan itu ditabulasi saja, sementara konsepsi akhir kurikulum sudah dibuat duluan” pungkasnya.
___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
0 comments:
Post a Comment