Rahasia Dibalik Koalisi Besar “PKS, Demokrat, Hanura dan PKPB”

Banyak yang bertanya, apa yang terjadi sampai akhirnya PKS berkoalisi dengan Partai Demokrat, Partai Hanura dan juga PKPB, hingga akhirnya membentuk KOALISI BESAR di KOTA MALANG. Tidak sedikit pula yang bertanya, ada apa dibalik perubahan pencalonan Sam Arif HS dari Calon Walikota (N1) menjadi Calon Wakil Walikota (N2) Malang.
Berikut penjelasan langsung yang diberikan langsung oleh Sam Arif HS kepada admin web ini.
===
Awalnya, Tim Sam Arif HS telah berkomunikasi masif dengan Partai Hanura dan PKPB sejak sepertiga akhir tahun 2012 lalu. Dan ujung dari pendekatan dan komunikasi tersebut, Tim Sam Arif HS (PKS) telah bersepakat (deal) untuk berkoalisi dengan Partai Hanura dan PKPB sejak Bulan November 2012.
Namun tentu kesepakatan ini tidak di ekspose agar tidak terlalu menarik perhatian media, dan untuk tetap nyaman membangun komunikasi dengan partai lain untuk membentuk koalisi yang lebih besar lagi.
Arif HS percaya dengan koalisi yang lebih besar lagi, kekuatan untuk perubahan Malang Baru akan lebih besar lagi. Jadi komunikasi terus dibangun dengan partai lain. “Semua partai kami hubungi, semuanya. Kami ingin membangun konsolidasi kekuatan yang besar untuk cita-cita yang besar ini: Malang Baru yang Nyaman dan Sejahtera“, seru Sam Arif HS.
Sampai mendekati pendaftaran resmi KPUD Kota Malang, partai lain yang akhirnya bisa intensif membangun komunikasi dengan Tim Arif HS (PKS) adalah Partai Demokrat. “Partai-partai yang lain kami juga berkomunikasi intensif, tapi akhirnya yang bisa se-VISI MISI dan cocok dengan 4 Program Unggulan ARIF HS adalah partai Demokrat“, Sam Arif menegaskan.
Hingga akhirnya, last minute Kamis 21 Februari 2013 ada kesepakatan (deal) Tim Arif HS (PKS) dengan Partai Demokrat. Yang, inti dari kesepakatan itu adalah, adanya kesepakatan untuk BERSATU dalam sebuah koalisi besar, Partai Demokrat, PKS, Partai Hanura dan PKPB.
Setelah deal ini, ada beberapa nama yang muncul diajukan oleh Partai Demokrat, 2 diantaranya yang terkuat adalah: (1) Nurhayati Assegaf – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Dapil Malang Raya dan (2) Agus Dono – Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Dapil Malang Raya yang juga Korda (Koordinator Daerah) Malang Raya.
* Korda Malang Raya = mirip seperti KDD Malang Raya di PKS
Hingga akhirnya, Partai Demokrat, Jumat 22 Februari 2013 memutuskan, mengutus Agus Dono dalam Pilkada Kota Malang 2013, dengan berbagai pertimbangan internal Partai Demokrat.
“Jadi kalau ditanya, kenapa calon dari Demokrat adalah Agus Dono, itu adalah keputusan Partai Demokrat yang harus dihormati. Saya yakin, Partai Demokrat mengutus kader terbaiknya dalam pencalonan ini”, kata Sam Arif HS.
Secara personal, Arif HS mengatakan sudah ada kedekatan personal dengan Agus Dono. Sudah COCOK katanya. Sam Arif mengatakan saat ada di DPRD Jawa Timur, Arif HS ditempatkan di komisi yang sama dengan Agus Dono, yaitu di Komisi B. Agus Dono sebagai ketua komisi dan Arif HS sebagai sekretaris komisi.
Hal kedua yang membuat Arif HS mantab adalah, saat ada di Komisi B DPRD Jatim itulah, Agus Dono adalah satu-satunya anggota komisi yang mendukung Arif HS dalam memperjuangkan dan mensukseskan advokasi Koperasi Syariah (KJKS). “Saya dulu pernah memperjuangkan Koperasi Syariah (KJKS), satu-satunya yang mendukung perjuangan saya ya Agus Dono itu. Cuma beliau yang mendukung saya di komisi, hingga akhirnya berhasil dilaksanakan di Jawa Timur”, tambah Arif HS.
Selanjutnya, dalam kesepakatan (deal) itu, Partai Demokrat telah sepakat dan berkomitmen dengan Sam Arif HS untuk mengusung 4 Program Unggulan Sam Arif HS dan memperjuangkannya menjadi Program Unggulan Koalisi Agus Dono Arif HS.
Nah, terakhir mengenai penentuan siapa N1 dan siapa N2, Sam Arif HS menjelaskan dengan tenang. Ini semua berdasarkan realitas politik di Kota Malang. Yang itu bisa dilihat dari perolehan kursi di DPRD Kota Malang. Partai Demokrat mempunyai 12 kursi (perolehan terbesar di Kota Malang), sementara PKS, Hanura dan PKPB total 7 kursi.
“Jadi secara realitas politik, Partai Demokrat lebih besar dari PKS. Dengan kesadaran politik inilah, Partai Demokrat diposisikan sebagai Calon Walikota (N1) dan PKS menjadi Calon Wakil Walikota (N2). Semuanya itu wajar dalam politik…”, Sam Arif menegaskan.[Mj]