Harian KOMPAS hari ini (Senin, 2 April 2012) memuat hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terkait kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Berikut kutipannya...
Kebijakan menaikkan harga BBM merupakan pilihan yang berat. Selain menimbuikan implikasi sosial, besarnya gejolak politik akhirnya menjadi beban politik pemerintah. Meskipun Rapat Paripurna DPR, Jumat, 30 Maret 2O12 yang lalu, belum jadi menaikkan harga BBM per 1 April 2012, "kerusakan" sudah
telanjur terjadi.
Bola panas yang bergulir di gedung parlemen ini terbukti menggoyahkan soliditas partai-partai koalisi pemerintah berupa penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari arus utama parpol anggota koalisi pemerintah. Terlepas dari oportunitas masing-masing parpol untuk mengambil keuntungan pencitraan dari Rapat Paripurna DPR tersebut, sebagian besar responden (65,8 persen) menyatakan persetujuan terhadap sikap parpol-parpol itu.
Dukungan publik terhadap sikap partai politik yang menolak kenaikan harga BBM ini didasari oleh kesamaan persepsi tentang beratnya dampak sosial yang harus ditanggung masyarakat. Hasil jajak pendapat Kompas pekan sebelumnya memperlihatkan lima dari sepuluh responden menyatakan tidak siap menerima dampak kenaikan harga BBM dari sisi anggaran rumah tangga.
Dukungan serupa juga diberikan publik kepada aksi unjuk rasa mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM. Enam dari sepuluh responden menyatakan setuju dengan aksi unjuk rasa mahasiswa. Sebaliknya, citra kepada parpol anggota koalisi cenderung mengalami penurunan, termasuk tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Itulah kerusakan sosial politik akibat kebijakan yang tak efektif. (LITBANG KOMPAS)
*sumber KOMPAS (2/4/12) halaman 5
___________
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
0 comments:
Post a Comment