Sudah tidak terasa bangunan dakwah yang dulunya bermula dari rumah ke rumah, mushalla ke mushalla dan masjid ke masjid serta kampus ke kampus sudah menjadi sebuah gerakan besar yang mulai diperhitungkan baik secara nasional maupun internasional. Dan gerakan ini sudah mencengangkan rasional manusia kala melihat deretan demontran yang tersusun rapi dan tertib kala melakukan demo terhadap hegemoni Israel ke Palestina di jalan Tramrin Jakarta.
Begitulah gambaran umum dari isi sebuah buku yang dikarang oleh Julie Chermov Hwang dengan judul “Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki”. Ini juga menandakan bahwa dakwah ini sudah menjadi sebuah institusi besar yang memerlukan banyak kekuatan-kekuatan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal adalah memperkokoh al-ukhuwah dan kinerja kader untuk terus berkerja dalam amal jama’i (kerja-kerja kolektif), adapun secara eksternal sebagaimana yang dikatakan oleh al-ustadz Hilmi Aminuddin bahwa sudah saatnya kita membuat danau-danau besar untuk bisa memberikan konstribusi terhadap dakwah ini.
Ketika sudah melewati fase-fase di dalam dakwah dan sekarang sedang menyongsong the big three (tiga besar) untuk memperoleh sebuah fase yang biasa kenal dengan fase kenegaraan. Dan dari sinilah konsep musyarakah atau koalisi itu di cetus agar semua pihak mendukung dakwah ini dan bersama-sama memperjuangkan apa yang sudah menjadi cita-cita PKS yaitu sebagai Negara besar yang bisa menjadi rujukan semua Negara. Banyak penelitian tentang PKS, dan menurut Prof. Gred Feady, itu karena PKS adalah pertai Islamis terbesar kedua di dunia setelah AKP di Turki.
Dari Century, Mafia Pajak Hingga Rencana Kenaikan BBM
Kasus skandal Bank Century yang hampir saat ini tidak jelas muaranya menjadikan pekerjaan rumah terbesar untuk penegakan hukum secara tegas di negeri ini. Kuncuran dana talangan (bailout) terhadap bank yang sedang mengalami kebangkrutan membuat tanda tanya besar bagi seluruh rakyat Indonesia, mengapa mesti Century yang diselamatkan dan mendapatkan kuncuran dana sebesar Rp 6,76 triliun? padahal pada sisi yang lain, masih banyak Bank-Bank lain di bawah pengelolaan Bank Indonesia. Dan inilah yang terus diusut oleh politikus PKS yang sekarang berada di DPR-RI. Bahkan menurut Fahri Hamzah dalam bukunya “Kemana Ujung Century?”, kasus Century yang sedang diungkap mendapat tantangan dari mitra koalisi, misalnya dari partai pemenang pemilu 2009. Pengusutan Kasus Century bukan ingin mengungkap dalang dan aktor-aktor yang terlibat dalam kasus Century yang sekarang menjadi tokoh di Pemerintahan, namun pengusutan Century adalah salah satu bentuk penekanan serta keseriusan pemerintah untuk menindak dan berlaku adil, siapapun sama di mata hukum dan setiap kejanggalan harus diselesaikan dengan hukum apalagi permasalahan korupsi.
Betapa kebijakan Bank Indonesia seringkali memiliki landasan yang lemah, tidak terukur, sebatas asumsi dan pengandaian, menggeneralisasikan persoalan, dan bermuara pada kekeliruan dalam merespon kondisi perbankan di Indonesia. Bukan kali ini saja BI menampakkan kelemahannya yang luar biasa. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) cukup menggugah memori publik, betapa ratusan triliun rupiah raib dari pertanggungjawaban publik, hanya karena kelemahan institusi tersebut. (lih: Kemana Ujungnya Century)
Begitu juga dalam kasus mafia pajak, pemerintah sangat dirugikan karena permainan orang-orang dibalik layar yang melakukan kecurangan dalam perpajakan. Kasus Gayus hanya satu di antara kasus-kasus terkait mafia pajak lainya. Dalam kasus Gayus yang menyebutkan keterlibatan perusahaan-perusahaan milik orang-orang besar di negeri ini. Upaya mengusut secara tegas para mafia pajak inilah yang terus dilakukan oleh politikus partai dakwah ini.
Dan kasus terakhir yang dianggap PKS telah membangkan dari barisan koalisi adalah dalam hal penolakan harga kenaikan BBM yang kala itu pemerintah telah berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak awal April. Dari hasil kalkulasi pemerintah, kenaikan harga minyak mentah dunia mengakibatkan meningkatnya jumlah nominal rupiah yang akan ditutup oleh pemerintah untuk subsidi BMM. Dan logika pemerintah dengan kenaikan harga BBM maka akan ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang beberapa tahun silam juga pernah dilakukan oleh pemerintah.
Namun, PKS dan beberapa partai lain menolak secara tegas dan lantang pada saat sidang paripurna opsi ke dua dengan penambahan pada pasal 7 ayat 6a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan. Dan PKS tetap dengan opsi pertama yaitu pasal 7 Ayat 6 yang isinya menyebutkan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
Analisa penulis dari kasus-kasus tersebut adalah, betapa korupsi di negara ini masih sistemik dan berjama’ah. Upaya mengorbankan satu orang agar yang lainnya tidak ikut terjerat bisa kita saksikan dalam kasus Century dan Mafia Pajak. Adapun dalam permasalahan kenaikan BBM sebenarnya pemerintah bisa lebih tegas dengan menindak para mafia pajak sehingga kekurangan anggaran bisa ditutupi dari pemasukan pajak, apalagi pajak merupakan pendapatan terbesar negara ini. Namun apabila pajak bisa dimainkan oleh para “mafia-mafianya” maka wajar bila APBN kita terus menipis. Belum lagi permasalahan lumpur Lapindo yang direkayasa agar negara ini yang jadi tumbalnya. APBN kita dipaksakan untuk mengganti rugi para korban lumpur Lapindo, namun pada sisi lain, pemilik Lapindo sendiri seperti orang tak berdosa dalam kasus tersebut, padahal perusahaan Lapindo harus bertanggung jawab dengan ekploisasi yang mereka lakukan di bumi Sidoarjo Jawa Timur.
Sekali lagi, apabila sikap tegas PKS dalam mengusut kasus Century, Mafia Pajak dan menolak kenaikan BBM di anggap partai yang membangkan dengan mitra koalisi, tentu patut ditanya balik: bagaimana koalisi yang mereka maksudkan? Prediksi pemerintah apabila sampai bulan April harga minyak tidak dinaikkan maka APBN Indonesia akan hancur, ternyata tidak. Ternyata tidak dinaikkannya harga BBM tidak merusak stuktur APBN yang didramatisir oleh pemerintah selama ini. Dan permasalahan yang sudah muncul pasca rencana kenaikan BBM akan sudah mulai naiknya harga bahan pokok, inilah yang menjadi fokus pemeritah, pemerintah harus tegas menurunkan harga-harga yang sudah mulai naik, bukan menembak partai yang memang bekerja dan menyuarakan aspirasi rakyat. Selamat berjuang PKS.[]
Begitulah gambaran umum dari isi sebuah buku yang dikarang oleh Julie Chermov Hwang dengan judul “Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki”. Ini juga menandakan bahwa dakwah ini sudah menjadi sebuah institusi besar yang memerlukan banyak kekuatan-kekuatan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal adalah memperkokoh al-ukhuwah dan kinerja kader untuk terus berkerja dalam amal jama’i (kerja-kerja kolektif), adapun secara eksternal sebagaimana yang dikatakan oleh al-ustadz Hilmi Aminuddin bahwa sudah saatnya kita membuat danau-danau besar untuk bisa memberikan konstribusi terhadap dakwah ini.
Ketika sudah melewati fase-fase di dalam dakwah dan sekarang sedang menyongsong the big three (tiga besar) untuk memperoleh sebuah fase yang biasa kenal dengan fase kenegaraan. Dan dari sinilah konsep musyarakah atau koalisi itu di cetus agar semua pihak mendukung dakwah ini dan bersama-sama memperjuangkan apa yang sudah menjadi cita-cita PKS yaitu sebagai Negara besar yang bisa menjadi rujukan semua Negara. Banyak penelitian tentang PKS, dan menurut Prof. Gred Feady, itu karena PKS adalah pertai Islamis terbesar kedua di dunia setelah AKP di Turki.
Dari Century, Mafia Pajak Hingga Rencana Kenaikan BBM
Kasus skandal Bank Century yang hampir saat ini tidak jelas muaranya menjadikan pekerjaan rumah terbesar untuk penegakan hukum secara tegas di negeri ini. Kuncuran dana talangan (bailout) terhadap bank yang sedang mengalami kebangkrutan membuat tanda tanya besar bagi seluruh rakyat Indonesia, mengapa mesti Century yang diselamatkan dan mendapatkan kuncuran dana sebesar Rp 6,76 triliun? padahal pada sisi yang lain, masih banyak Bank-Bank lain di bawah pengelolaan Bank Indonesia. Dan inilah yang terus diusut oleh politikus PKS yang sekarang berada di DPR-RI. Bahkan menurut Fahri Hamzah dalam bukunya “Kemana Ujung Century?”, kasus Century yang sedang diungkap mendapat tantangan dari mitra koalisi, misalnya dari partai pemenang pemilu 2009. Pengusutan Kasus Century bukan ingin mengungkap dalang dan aktor-aktor yang terlibat dalam kasus Century yang sekarang menjadi tokoh di Pemerintahan, namun pengusutan Century adalah salah satu bentuk penekanan serta keseriusan pemerintah untuk menindak dan berlaku adil, siapapun sama di mata hukum dan setiap kejanggalan harus diselesaikan dengan hukum apalagi permasalahan korupsi.
Betapa kebijakan Bank Indonesia seringkali memiliki landasan yang lemah, tidak terukur, sebatas asumsi dan pengandaian, menggeneralisasikan persoalan, dan bermuara pada kekeliruan dalam merespon kondisi perbankan di Indonesia. Bukan kali ini saja BI menampakkan kelemahannya yang luar biasa. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) cukup menggugah memori publik, betapa ratusan triliun rupiah raib dari pertanggungjawaban publik, hanya karena kelemahan institusi tersebut. (lih: Kemana Ujungnya Century)
Begitu juga dalam kasus mafia pajak, pemerintah sangat dirugikan karena permainan orang-orang dibalik layar yang melakukan kecurangan dalam perpajakan. Kasus Gayus hanya satu di antara kasus-kasus terkait mafia pajak lainya. Dalam kasus Gayus yang menyebutkan keterlibatan perusahaan-perusahaan milik orang-orang besar di negeri ini. Upaya mengusut secara tegas para mafia pajak inilah yang terus dilakukan oleh politikus partai dakwah ini.
Dan kasus terakhir yang dianggap PKS telah membangkan dari barisan koalisi adalah dalam hal penolakan harga kenaikan BBM yang kala itu pemerintah telah berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak awal April. Dari hasil kalkulasi pemerintah, kenaikan harga minyak mentah dunia mengakibatkan meningkatnya jumlah nominal rupiah yang akan ditutup oleh pemerintah untuk subsidi BMM. Dan logika pemerintah dengan kenaikan harga BBM maka akan ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang beberapa tahun silam juga pernah dilakukan oleh pemerintah.
Namun, PKS dan beberapa partai lain menolak secara tegas dan lantang pada saat sidang paripurna opsi ke dua dengan penambahan pada pasal 7 ayat 6a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan. Dan PKS tetap dengan opsi pertama yaitu pasal 7 Ayat 6 yang isinya menyebutkan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
Analisa penulis dari kasus-kasus tersebut adalah, betapa korupsi di negara ini masih sistemik dan berjama’ah. Upaya mengorbankan satu orang agar yang lainnya tidak ikut terjerat bisa kita saksikan dalam kasus Century dan Mafia Pajak. Adapun dalam permasalahan kenaikan BBM sebenarnya pemerintah bisa lebih tegas dengan menindak para mafia pajak sehingga kekurangan anggaran bisa ditutupi dari pemasukan pajak, apalagi pajak merupakan pendapatan terbesar negara ini. Namun apabila pajak bisa dimainkan oleh para “mafia-mafianya” maka wajar bila APBN kita terus menipis. Belum lagi permasalahan lumpur Lapindo yang direkayasa agar negara ini yang jadi tumbalnya. APBN kita dipaksakan untuk mengganti rugi para korban lumpur Lapindo, namun pada sisi lain, pemilik Lapindo sendiri seperti orang tak berdosa dalam kasus tersebut, padahal perusahaan Lapindo harus bertanggung jawab dengan ekploisasi yang mereka lakukan di bumi Sidoarjo Jawa Timur.
Sekali lagi, apabila sikap tegas PKS dalam mengusut kasus Century, Mafia Pajak dan menolak kenaikan BBM di anggap partai yang membangkan dengan mitra koalisi, tentu patut ditanya balik: bagaimana koalisi yang mereka maksudkan? Prediksi pemerintah apabila sampai bulan April harga minyak tidak dinaikkan maka APBN Indonesia akan hancur, ternyata tidak. Ternyata tidak dinaikkannya harga BBM tidak merusak stuktur APBN yang didramatisir oleh pemerintah selama ini. Dan permasalahan yang sudah muncul pasca rencana kenaikan BBM akan sudah mulai naiknya harga bahan pokok, inilah yang menjadi fokus pemeritah, pemerintah harus tegas menurunkan harga-harga yang sudah mulai naik, bukan menembak partai yang memang bekerja dan menyuarakan aspirasi rakyat. Selamat berjuang PKS.[]
Bumi Aceh, akhir April 2012
___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
0 comments:
Post a Comment