Home » » PKS Menyambut Baik Disahkannnya RUU Pangan

PKS Menyambut Baik Disahkannnya RUU Pangan

Written By DPC Pkskedungkandang on Friday, October 19, 2012 | 1:37 AM

Jakarta, Anggota Tim Perumus (Timus) RUU Pangan yang juga Ketua Kelompok Komisi (Poksi) IV Fraksi PKS, Hb. Nabiel Al-Musawa, menyambut baik disahkannya RUU Pangan menjadi Undang-Undang pada Rapat Tingkat II atau Rapat Paripurna DPR RI kamis (18/10). “Dengan harapan Undang-Undang Pangan dapat memenuhi harapan masyarakat terkait kebijakan pangan nasional,” ujar Hb. Nabiel.

UU Pangan tersebut untuk menggantikan UU nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, berisi 17 bab dan 154 pasal. Dimana isi RUU ini telah mengubah hampir 50% lebih kebijakan yang ada dalam UU Pangan Nomor 7 tahun 1996. Lahirnya UU Pangan ini kata Hb. Nabiel menunjukan bahwa bangsa ini mempunyai empat pilar regulasi pangan nasional, yakni : kedaulatan, kemandirian, ketahanan dan keamanan pangan sebagai landasan  filosofis (ruh) dari UU Pangan.

Sudah semestinya bangsa ini memberikan perlindungan kepada segenap penduduk bangsa Indonesia yang jumlahnya begitu besar mencapai 240 juta jiwa, dimana penduduk muslim sebagai mayoritasnya. Bentuk perlindungan itu salah satunya adalah terkait dengan pentingnya aspek kehalalan bagi produk pangan. Untuk itu maka, Fraksi PKS secara konsisten tetap dengan memperjuangkan usulan redaksi pada Pasal 1 dalam ketentuan umum Bab 1, ketahanan dan keamanan pangan “tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”, dimana kalimat tersebut telah merepresentasikan penduduk Indonesia yang sangat beragam agama, keyakinan dan budayanya.

Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, Hb. Nabiel mengusulkan dibentuknya sebuah Kementerian Urusan Pangan untuk menyelesaikan kompleksnya persoalan pangan di Indonesia, sehingga nantinya Kementerian Pertanian hanya fokus dipersoalan produksi Pangan saja, sedangkan Kementerian Pangan fokus dipersoalan distribusi dan konsumsi pangan.

Legislator asal Kalimantan Selatan ini juga menyoroti bahwa dengan Undang-Undang ini nantinya impor pangan bisa lebih diperketat sehingga dapat melindungi petani sebab impor pangan ini telah demikian merusak kedaulatan pangan nasional kita. Pada pasal 36-39 UU Pangan, “impor pangan hanya dapat dilakukan bila produksi dan cadangan dalam negeri tidak mencukupi, dan produk pangan tersebut tidak dapat diproduksi di dalam negeri, serta tidak  berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan,  Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan”.


___________ posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Kejayaan Indonesia
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template | PKS PIYUNGAN | PKS Tegal | PKS Magelang | PKS Jaktim | PKS Pontianak | PKS Sumut | MBO indonesia | Caksub
Copyright © 2013. PKS Kedungkandang - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger